Ketua KAKI Jatim Kecam Pernyataan Eri Cahyadi: Jangan Diskreditkan Suku Madura Dengan Label Premanisme

REDAKSI

- Redaksi

Minggu, 8 Juni 2025 - 05:04 WIB

5093 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DELIKJAKARTA.COM, SURABAYA – Pernyataan kontroversial Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam video yang viral saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap juru parkir liar di sebuah toko modern, menuai kecaman keras dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh. Hosen.

Dalam video tersebut, Eri dengan lantang menyebut praktik jukir liar sebagai bentuk “premanisme”, pernyataan yang dinilai Hosen tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyudutkan kelompok etnis tertentu, khususnya warga Madura.

“Pak Eri harus tahu, apa yang dia sampaikan sangat menyakitkan bagi kami warga Madura. Menyamaratakan dan melabeli jukir liar sebagai preman, seolah-olah semua pelaku berasal dari satu etnis, itu jelas tidak bijak,” ujar Hosen geram, ” Sabtu (07/06/2025).

Hosen menilai bahwa Eri Cahyadi telah melupakan jasa dan dukungan besar masyarakat Madura dalam perjalanan politiknya, termasuk saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota.

“Dulu waktu butuh suara, masyarakat Madura dia rangkul. Tapi sekarang setelah duduk di kursi kekuasaan, malah seperti ‘kacang lupa kulitnya’. Ini bukan sikap seorang pemimpin yang pantas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua KAKI Jatim ini meminta Eri Cahyadi berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik, terlebih dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi pemersatu, bukan malah memperuncing stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu.

“Jangan hanya karena ingin menertibkan jukir liar, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengarah pada kriminalisasi etnis. Kami tidak terima jika suku Madura dikaitkan dengan premanisme secara sepihak,” imbuh Hosen.

Ia pun meminta Wali Kota Surabaya segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Madura atas ucapannya yang telah menimbulkan keresahan.

“Kalau beliau tidak segera meluruskan, jangan salahkan jika masyarakat Madura menarik kembali dukungannya secara total. Karena harga diri dan martabat tidak bisa dibeli dengan pencitraan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Apical dan Puskesmas Cilincing Kolaborasi Tekan Angka Stunting Lewat Kelas Ibu Hamil dan Keluarga Muda
Lea Elfara Raih Penghargaan Multiface Frannce International Celebrity Award 2025 di Paris
Kritik Dibalas “Koplak”: Ketika Wartawan Lebih Ditakuti daripada Jaksa “Jangan Diskriminasi Profesi Wartawan!”
Kongres PWI 2025 Usung Tema ‘Bangkit dan Bersatu’, Ini Maknanya
Konsultasi ke KPK RI, Muflihun Optimis Dirinya Akan Diperlakukan Secara Adil
Keluarga Bupati Geruduk Polsek Tuntut Proses Hukum Wartawan, Pengamat Nilai Ini Ancaman Serius terhadap Kemerdekaan Pers
Ajudan Wali Kota Langsa Diduga Berulah: Mengaku Polisi dan Berkata Kasar ke LSM dan Wartawan
Simak, Ini Tujuh Program Prioritas 100 Hari Kerja Direksi Baru Telkom

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 13:39 WIB

Polda Sumut “Dikepung” Papan Bunga! Seruan Pecat Kompol DK Terus Menggema

Selasa, 22 Juli 2025 - 15:39 WIB

Rutan Kelas I Medan Terima Sertifikat Halal untuk Produk Tempe dan Dapur Sehat dari BPJPH Kementerian Agama

Selasa, 22 Juli 2025 - 06:30 WIB

Bazar Produk Warga Binaan, Tampilkan Karya Kreatif dan Produktif

Kamis, 19 Juni 2025 - 23:36 WIB

Presiden Tak Boleh Diam, KPK Harus Bergerak: Bongkar Semua Jaringan Suap DPRD Sumut

Rabu, 21 Mei 2025 - 01:12 WIB

Ancaman di Balik Transplantasi Ilegal: Panggilan Aksi untuk Mengusut Tuntas Kasus Organ di Medan

Senin, 12 Mei 2025 - 23:37 WIB

DPP GARNIZUN Apresiasi Rutan Labuhan Deli Konsisten Bersih Narkoba

Rabu, 7 Mei 2025 - 11:31 WIB

Kapolres Belawan Hadapi Overmacht: Situasi Genting di Wilayah Hukum, dan Kirim Dirawat di RS.

Selasa, 29 April 2025 - 00:35 WIB

Semangat Baru Pemasyarakatan, Rutan Kelas I Medan Ikuti Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 Secara Virtual

Berita Terbaru