ACEH UTARA.-Media Delikjakarta.com. Sejak Dana Otsus di berikan oleh pemerintah pusat untuk provinsi Aceh dari tahun 2008, semasa kepemimpinan gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar.
Sejak itu pula berbagai program bantuan diluncurkan untuk kesejahteraan para kelompok Tani, di berikan terutama dan paling banyak bantuan berbagai alat pertanian di salurkan oleh pihak pemerintah Aceh untuk para kelompok tani di kabupaten Aceh Utara.
Berhubung kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang paling banyak tercatat masyarakat miskin, dan lahan sawah milik petani juga tergolong paling Luas jumlahnya berada di kabupaten Aceh Utara, dibandingkan kabupaten -kabupaten lain dalam provinsi Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika di hitung-hitung jumlahnya mencapai Ribuan Unit alat pertanian yang telah diberikan bantuan oleh pihak pemerintah kepada kelompok tani di kabupaten Aceh Utara, seperti bantuan Hedtraktor, Mesin potong padi dan sarana alat lain sebagainya.
Tujuan utama pihak pemerintah adalah untuk membantu dan mensejahterakan para petani, supaya terwujudnya program ketersediaan pangan lokal untuk kabupaten Aceh Utara itu sendiri.
“Namun, Apa yang terjadi, Diduga akibat lemahnya pantauan pihak dinas Pertanian sendiri, sehingga semua bantuan Alat-alat untuk para kelompok tani, seperti mesin pemotong padi dan headtraktor, telah raib di tangan para kelompok tani dan kini menjadi milik pribadi Para juragan pertanian di kabupaten Aceh Utara.
Sehingga, para petani padi ketika musim tanam tiba, terpaksa harus mengeluarkan anggaran mencapai 500 ribu, per petak sawah Dengan ukuran luas 1600 meter persegi, untuk membayar biaya upah bajak sawah kepada pemilik Hedtraktor.” Terang Muhammad Kasim Salah Tokoh Tani di Kecamatan Nisam, kepada awak media Baru-baru ini
Begitu juga saat panen, para petani mengeluarkan anggaran lagi untuk biaya mesin pemotong padi hingga mencapai 400 ribu per petak sawah Dengan ukuran Yang sama, padahal Alat atau mesin pemotong padi dan alat penggarap lahan sawah itu, terkadang milik kelompok tani yang didalamnya tercatat lahan sawah milik petani yang membayar biaya upah tersebut.
Selain, persoalan raibnya Alat pertanian, terkait pupuk bersubsidi untuk para petani di Aceh Utara, juga menjadi sebuah program yang seakan-akan masyarakat tadi dijadikan sebagai alat oleh pihak-pihak mafia bergentayangan memanfaatkan petani untuk berbisnis di kabupaten Aceh Utara.
“Hal senada juga di sampaikan oleh Ilyas Ibrahim (45 tahun) warga peduli pertanian di kecamatan Baktia Barat, katanya Program Swasembada pangan yang tengah geliat di gadang-gadangkan oleh pihak pemerintah pusat,” Terkadan para petani di Aceh Utara menganggap program tersebut, merupakan sebuah program Cet Langet yang sampai kapanpun tidak akan terwujud.
Bagaimana program tersebut Bisa berjalan, kalau para petani, setiap sekali musim tanam, hingga panen harus mengeluarkan uang untuk modal hingga mencapai 3 juta lebih per petak sawah Dengan ukuran luas 1600 meter persegi, kalau hasilnya bagus, dan harga gabahnya menjanjikan, kalau tidak, para petani mutlat rugi, Dan terpaksa ngutang sana-sini untuk modal musim tanam selanjutnya.
Tetapi, peristiwa tersebut tidak menjadi catatan dan perhatian serius oleh pihak dinas pertanian di kabupaten Aceh Utara sendiri, tidak pernah memperhatikan, tentang nasip para petani yang terkesan serba kesulitan dan tantangan yang di hadapi oleh petani.
Seperti saat ini ratusan ribu hektar sawah milik petani, kini jadi hutan belantara akibat tidak bisa melakukan musim tanam, gegara pembangunan bendungan dan irigasi yang tak kunjung selesai di bangun sudah mencapai 5 tahun lamanya.
Salah satu bukti pihak dinas pertanian di kabupaten Aceh Utara kurangnya perhatian terhadap nasib petani, sangat jelas terlihat, dari sekian banyak petugas penyuluhan yang tersebar di setiap kecamatan di kabupaten Aceh Utara, dan di bayar gajinya dengan uang negara setiap bulannya.
Mereka bekerja hanya untuk mengusulkan program segala macam bantuan dari pemerintah yang mengatas namakan dan menjadikan para petani sebagai kambing hitam, untuk dapat bantuan yang ujung-ujungnya bantuan tersebut, menjadi sebuah bisnis yang keuntungannya di nikmati oleh Mereka para pegawai di dinas pertanian dan para juragan pertanian di kabupaten Aceh Utara.
Dan peran penyuluh pertanian di kabupaten Aceh Utara, di ibaratkan seumpama dokter Tampa alat Tensi darah, bagaimana cara, seorang petugas penyuluh pertanian melakukan penyuluhan kepada petani, Tampa melakukan cek Kadar tanah terlebih dahulu, zat apa yang mengandung didalam tanah Sawah milik petani.
Sangat aneh, Bila seorang penyuluh pertanian, melakukan penyuluhan dengan tidak memiliki alat deteksi pengecekan Kadar tanah, dan tidak pernah para petugas penyuluh pertanian melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok tani.
Terkait kapan waktunya yang tepat untuk para petani melakukan musim tanam, dan benih/bibit apa namanya unggul dan cocok disemai oleh petani masing-masing, agar menghasilkan Panen yang menjanjikan.
Hanya saja petugas penyuluhan pertanian di kabupaten Aceh Utara, setiap hari kerja mereka melakukannya melakukan turun lapangan,” Tetapi pada Faktanya, para petani di Aceh Utara, rata-rata untuk pembelian pupuk bersubsidi saja, mereka tidak mengetahui di mana tempat untuk menebus Pupuk bersubsidi milik masyarakat petani.”kan lucu, kinerja petugas penyuluh pertanian di kabupaten Aceh Utara.
Hal tersebut terjadi, diduga akibat Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan di kabupaten Aceh Utara, para Kabid, Kasi dan Orang-oran yang di SK kan sebagai penyuluh pertanian Serta Para Kepala BPP di tingkat kecamatan, bukan orang-orang yang milih keahlian dibidang pertanian.
Sehingga kurangnya keseriusan untuk ngurus pertanian, lantaran Kepala Dinasnya, para Kabid, kasi dan penyuluh pertanian Serta kepala BPP di tingkat kecamatan, di tunjukkan oleh Mantan Bupati Aceh Utara yang terdahulu, bukan Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pertanian, melainkan mereka adalah family 100 dari mantan bupati itu sendiri.
Mereka ditunjukan baik kepala dinasnya, Kabid, kasi dan kepala BPP di tingkat kecamatan, Karena di dinas pertanian yang memiliki kursi kosong untuk jatah, baik keluarga, Tim kampanyenya atau bisa jadi, mereka korban jual-beli jabatan yang lumrah dilakukan oleh para kalangan pejabat di kabupaten Aceh Utara masa itu.
Sehingga, Keseriusan mereka dalam mengurus dan memikirkan untuk kemajuan dunia pertanian, sama sekali tidak Pernah terpikirkan dalam benak pikirannya, yang terpikir hanya bagaimana cara untuk mengusulkan program-program yang bisa menguntungkan diri mereka sendiri, berumpung modal beli jabatan tersebut belum kembali.” Sebut tikoh pertanian Aceh Utara dimaksud.
Maka, Kami sangat berharap, setelah bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih dilantik nanti, semoga mereka yang kini punya jabatan di lingkungan di Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Aceh Utara, untuk di bangku panjangkan saja mereka, di mutasi menjadi para Pegawai yang mengurus sampah pada dinas kebersihan dan lingkungan hidup kabupaten Aceh Utara.
Kalau tidak, Dunia pertanian dan Nasib para pertani di kabupaten Aceh Utara ini, bakalan hancur berkeping-keping di segala bidang pertanian, lantaran tidak ada yang mengurus secara serius, terhadap Dunia pertanian dan Nasib para petani Aceh Utara akan selamanya terkatung-katung, bila mereka masih di percaya menjabat di Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Aceh Utara,”Cetus salah Seorang Tokoh peduli Pertanian Aceh Utara di kecamatan Seunuddon, yang namanya di minta untuk tidak di sebutkan pada media ini.
“Sementara itu: Ketika Awak media Melakukan Konfirmasi dengan Pihak Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Aceh Utara Terkait Hal Tersebut, pada hari Senin 6 Januari 2025 di kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Aceh Utara yang Baru di Teupin punti kecamatan Syamtalira Aron.
Berhubung Kepala Dinas Pertanian Erwandi, Sp,M.Si tidak di tempat. Kabid Sarana Prasarana, Zulfikar, S.ST. Kabid Tanaman Pangan, Abdul Jalil, SP.M.S i. dan Kabid Holtikultura, Dedy Mahadi, SP. yang di minta tanggapannya, Mengatan dan Mempertanyakan Mesin Pemotong padi dan Hedtraktor milik kelompok mana yang hilang.
Sejauh ini belum ada laporan dari seorang petanipun di Aceh Uta kepada kami di dinas atas kehilangan, alat atau sarana prasarana pertanian, Baik sarana mesin pemotong padi maupun Hedtraktor milik kelompok.
Sepengetahuan kami, semua alat sara prasarana mesin pemotong padi dan Hedtraktor bantuan pemerintah untuk kelompok-kelompok tadi di kabupaten Aceh Utara ini, masih aman-aman saja, tidak ada yang hilang dan tidak di alih tangankan kepada yang di luar kelompok.” Jelasnya para Kabid-kabid tersebut, yang kebetulan saat di jumpai awak media ini, sedang berkumpul duduk di luar ruangan kantor dinas tersebut.
Lanjut mereka, tugas pihak dinas pertanian itu, mengusulkan segala sesuatu kebutuhan untuk para petani, setelah kita usulkan kepada dewan atau pemerintah, baik kabupaten ataupun provinsi dan pemerintah pusat, setelah di serahkan kepada kelompok Tani masing-masing.
Jadi tugas pihak dinas pertanian nyerahkan semua bantuan kepada kelompok tani, setelah itu tugas pihak dinas selesai, terkait adanya kelompok tani yang menjual alat pertanian, itu Kesalahan kelompok tani itu sendiri, dan di tingkat kecamatan ada Mentri Tani di BPP setiap kecamatan di Aceh Utara, serta petugas penyuluh pertanian juga ada di lapangan.
Dan sejauh ini belum ada yang melaporkan, kedinas terkait kehilangan alat pertanian mesin pemotong padi dan Hedtraktor milik kelompok, “karena di saat musim tanam lahan sawah milik petani di Aceh Utara, tergarap semua dengan Hedtraktor dan begitu juga ketika Musim panen padi milik petani Aceh Utara juga di panen dengan alat pemotong padi.
Kalau terkait Pemilik Hedtraktor dan mesin pemotong padi, di miliki secara pribadi dan meminta upah kepada petani, itukan hal yang biasa terjadi dan bukan persoalan, mana mungkin gratis untuk garap lahan sawah dan panen padi itu.”Tutup Kabid Sarana Prasarana dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Aceh Utara Zulfikar, S.ST. yang di dampingi stafnya.
(Editor: T.M.Raja)
